Perdagangan Pupuk Bersubsidi Termasuk Tindak Pidana Ekonomi


Http Repository Ut Ac Id 7563 1 43117 Pdf

Tindak Pidana Ekonomi 2 Pupuk bersubsidi adalah termasuk dalam barang yang diawasi oleh Pemerintah dengan penetapan dalam peraturannya yaitu Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2011 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 77 Tahun 2005 tentang Penetapan Pupuk Bersubsidi sebagai Barang dalam.

Perdagangan pupuk bersubsidi termasuk tindak pidana ekonomi. Huruf b UU Drd nomor 7 95 tentang tindak pidana ekonomi Jo. Penuntutan dan Peradilan Tindak Pidana Ekonomi dan ketentuan pelaksanaan pengawasan pengadaan dan penyaluran pupuk bersubsidi sebagaimana tersebut di atas telah diatur dalam Peraturan Menteri Perdagangan Nomor. Menurutnya kedua pelaku yang menjual pupuk subsidi tanpa memegang surat izin dari distributor resmi tersebut perkaranya terlibat tindak pidana bidang ekonomi.

Pelaku penimbunan 12 ton pupuk bersubsidi berbagai. Apalagi jika ditilik dari regulasi yang dikeluarkan pemerintah yakni Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 03M-DAGPER22006 tentang Pengadaan dan Penyaluran Pupuk Bersubsidi untuk sektor Pertanian dan Peraturan Menteri Pertanian Nomor 505KptsSR130122005 tentang kebutuhan dan Harga Eceran Tertinggi HET Pupuk Bersubsidi untuk sektor Pertanian Tahun anggaran 2006. Segala bentuk perbuatan memperjual belikan pupuk beraubsudi secara ilegal telah melanggar pasal 21 ayat 2 jo pasal 30 ayat 3 permendag nomor 25MDAGPEE42013 jo pasal 1 ayat 3e sub pasal 6 ayat 1d UU darurat no 7 tahun 1955 tentang tindak pidana ekonomi pungkas Rudi.

Pidana ekonomi adalah perdagangan barang-barang dalam pengawasan seperti Pupuk Bersubsidi hal ini sesuai dengan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2011 tentang Penetapan Pupuk Bersubsidi sebagai barang dalam Pengawasan. Peraturan Menteri Perdagangan Indonesia Nomor 15M-DAGPER42013 tentang Pengadaan dan Penyaluran Pupuk Bersubsidi Untuk Sektor Pertanian Permendag 152013 memberikan definisi bahwa pupuk bersubsidi adalah barang dalam pengawasan yang pengadaan dan penyalurannya mendapat subsidi dari pemerintah untuk kebutuhan kelompok tani danatau petani di sektor pertanian meliputi pupuk urea pupuk SP 36 pupuk ZA pupuk NPK dan jenis pupuk bersubsidi. 6 Dalam hal PejabatPetugas sebagaimana dimaksud pada ayat 5 menemukan adanya bukti kuat kearah pelanggaran ketentuan kebijakan pengadaan dan penyaluran pupuk bersubsidi yang dapat dikenakan sanksi tindak pidana ekonomi maka yang bersangkutan.

Pertama putusan Pengadilan Negeri Demak Nomor. Komisi Pengawas Pupuk dan Pestisida PropinsiKabupatenKota. One of the criminal acts in economic crime is the trading of goods under the supervision of Subsidized Fertilizer this is in accordance with the Regulation of the President of the Republic of.

Ia mengatakan polisi mengungkap kasus menjual pupuk bersubsidi pemerintah tersebut berawal dari adanya laporan petani yang merasa kekurangan pupuk urea di daerah Desa Popongan Karanganyar pada 19 Desember 2020. Penelitian ini dilatarbelakangi oleh adanya putusan kasasi yang mengadili seseorang dengan dakwaan pasal6 ayat1 hurufb jo Pasal 1 3e UU no 7 tahun 1955 tentang Tindak Pidana Ekonomi dengan putusan lepas dari segala tuntutan hukum yang berkaitan dengan pupuk bersubsidi yaitu dalam putusan 2391 KPIDSUS2013 dengan terdakwa Hari Utomo Bin Wignyo SusantoTerdakwa dinyatakan menjual pupuk. Pelaku penyelewengan pupuk bersubsidi ini kemungkinan dijerat dengan Pasal 6 ayat 1 huruf B UU Darurat No 7DRT1995 tentang Tindak Pidana Ekonomi jo Permendag No 15M-DAGPERIV2013 tentang Penetapan Pupuk Bersubsidi sebagai Barang dalam Pengawasan jo Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang No 8 Tahun 1962 tentang Perdagangan Barang-Barang dalam.

Bagi Produsen Eksportir Importir distributor dan Pengecer pupuk yang melakukan penimbunan pemasaran pupuk bersubsidi diluar daerah pemasarannya serta impor dan ekspor yang tidak sesuai dengan ketentuan yang berlaku dikenakan sanksi tindak pidana ekonomi sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Jo pasal 106 Jo pasal 107 UU nomor 7 th 2014 tentang perdagangan. Economic Crime is a criminal act in Articles 1e 2e and 3e of the Emergency Law Number 7 of 1955 concerning Investigation Prosecution and Economic Justice.

Hasil penelitian menyimpulkan bahwa. Dia akan dijerat dengan Undang-Undang perdagangan serta Undang-Undang daruat tentang tindak pidana ekonomi. SariAgri – Di tengah kelangkaan pupuk bersubsidi yang terjadi di sejumlah daerah seorang pemuda inisial HS 30 tahun warga Desa Labuhan Tereng Kecamatan Lembar Kabupaten Lombok Barat Nusa Tenggara Barat NTB diamankan oleh Unit Tindak Pidana Tertentu Tipidter Satreskrim Polres Lombok Barat lantaran diduga menjualbelikan pupuk urea bersubsidi secara ilegal.

Penyalahgunaan pupuk bersubsidi yang mengakibatkan kerugian pada keuangan negara. 81PidSusBPNDmk tentang tindak pidana ekonomi pupuk bersubsidi ini didasarkan pada Pasal 6 ayat 1 huruf b Undang-Undang Darurat Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 1955 Tentang Pengusutan Penuntutan dan Peradilan Tindak Pidana Ekonomi jo Pasal 4 ayat 1 huruf a Perpu Nomor 8 Tahun 1962 Tentang Perdagangan. Pengaturan tindak pidana penimbunan barang kebutuhan pokok diatur dalam Undang Undang No.

Pertanggungjawaban Pidana Pelaku Tindak Pidana Penimbunan Barang Kebutuhan Pokok. 7 Tahun 2014 tentang Perdagangan serta peraturan pelaksana sebagai pendukung implementasi Undang Undang Perdagangan tersebut.

Baca Berita IniPerdagangan Pupuk Bersubsidi Termasuk Tindak Pidana Ekonomi