Ruu Kekerasan Seksual


Pin Di Cendana News

Pembahasan RUU Penghapusan Kekerasan Seksual yang tunda hingga 2021 merupakan salah satu RUU yang memiliki perjalanan panjang.

Ruu kekerasan seksual. Sebab RUU Penghapusan Kekerasan Seksual mengatur tindak pidana kekerasan seksual yang tidak seluruhnya diatur dalam KUHP. Ada 33 RUU yang masuk dalam Prolegnas Prioritas 2021 termasuk di antaranya RUU Penghapusan Kekerasan Seksual RUU PKS. ANTARA FOTOHafidz Mubarak A.

Belum lagi jika kita melihat Catatan Tahunan Komnas Perempuan yang diterbitkan Maret lalu. INFO NASIONAL– Dikeluarkannya Rancangan Undang-undang Penghapusan Kekerasan Seksual RUU PKS dari Program Legislasi Nasional Prolegnas Prioritas 2020 dinilai semakin menjauhkan keadilan dan perlindungan bagi korban kekerasan seksual. KBR Jakarta- RA salah satu korban kekerasan seksual mendesak Rancangan Undang-undang Penghapusan Kekerasan Seksual RUU PKS segera disahkan.

Dalam pasal perkosaan. Mengawal RUU Penghapusan. Padahal jika RUU PKS ini disahkan akan ada payung hukum komprehensif sebagai dasar bagi penegak hukum dalam menangani kasus kekerasan seksual.

Konsep ini yang harus ditelaah secara kritis dan mendalam sebab konsep ini mendasari pasa-pasal dan ayat di dalam RUU. Karena itu definisi kekerasan seksual dalam RUU P-KS tersebut adalah definisi sekular. Sesuai Naskah Akademik RUU Penghapusan-Kekerasan Seksual RUU Penghapusan Kekerasan seksual diusulkan dalam Prolegnas sejak tahun 2014 melalui berbagai dialog baik dengan Pemerintah DPR RI maupun.

Dalam aksinya mereka meminta DPR segera mengesahkan Rancangan Undang-Undang Penghapusan Kekerasan Seksual RUU PKS karena KUHP yang selama ini dipakai dalam menyelesaikan kasus-kasus kekerasan seksual dinilai belum dapat melindungi para korban. Kekerasan Seksual adalah setiap perbuatan merendahkan menghina menyerang danatau perbuatan lainnya terhadap tubuh hasrat seksual seseorang danatau fungsi reproduksi secara paksa bertentangan dengan kehendak seseorang yang menyebabkan seseorang itu tidak mampu memberikan persetujuan dalam keadaan bebas karena ketimpangan relasi kuasa danatau relasi gender yang. Ia menuturkan ada tiga alasan yang melatarbelakangi urgensi RUU.

Jika disebutkan salah satu pasal bermasalah adalah seperti pasal tentang perkosaan. Adalah Kekerasan Seksual yang dilakukan dalam bentuk kekerasan ancaman kekerasan rangkaian kebohongan nama identitas atau martabat palsu atau penyalahgunaan kepercayaan melacurkan seseorang dengan maksud menguntungkan diri sendiri danatau orang lain. Rancangan Undang-Undang Penghapusan Kekerasan Seksual RUU PKS atau RUU P-KS adalah rancangan undang-undang di Indonesia mengenai kekerasan seksual.

Pendapat itu Marwan sampaikan saat rapat bersama Badan Legislasi Baleg DPR Selasa 30 Juni 2020. RUU Penghapusan Kekerasan Seksual yang diharapkan bisa segera disahkan menjadi UU merupakan ketentuan khusus lex specialist dari Kitab Undang-Undang Hukum Pidana KUHP. Tidak berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.

7 Pasal 19 Perbudakan seksual sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat 2 huruf h adalah Kekerasan Seksual yang. Tak ada lagi alasan untuk. RUU PKS merupakan kebijakan yang dinilai banyak pihak dapat mencegah atau mengurangi kekerasan seksual karena dalam substansi kebijakan sudah mencakup aspek pidana aspek pemulihan dan upaya penghapusan kekerasan seksual.

Menurut RA desakan pengesahan RUU ini juga sudah ia sampaikan kepada Presiden dalam surat aduan yang dilayangkan beberapa waktu lalu. RUU PKS juga memperluas cakupan kekerasan seksual meliputi 9 perilaku yang dikelompokkan sebagai kekerasan seksual. Wakil Ketua Komisi VIII Marwan Dasopang berpendapat bahwa pembahasan RUU Penghapusan Kekerasan Seksual ini sangat sulit sehingga memang harus ditarik dari Prolegnas 2020.

RUU PKS melindungi korban kekerasan seksual dengan mayoritas perempuan yang selama ini selalu disalahkan. RUU ini diusulkan pada tanggal 26 Januari 2016. Sebelum aku menyampaikan keberpihakanku tentang RUU ini aku akan ajak kalian membedah satu per satu.

ANTARA FOTOHafidz Mubarak Aaww. RUU ini mencakup mulai dari pencegahan pemenuhan hak korban pemulihan korban hingga mengatur tentang penanganan selama proses hukum.

Baca Berita IniRuu Kekerasan Seksual